Himpunan Mahasiswa Manajemen (Himanaj) Universitas Bosowa menggelar Dialog Publik dan Musyawarah Daerah Himpunan Mahasiswa Manajemen Indonesia (HMMI) wilayah VI daerah I Sulawesi Selatan-Sulawesi Tenggara-Sulawesi Barat, Rabu (13/4).
Bertempat di Balai Sidang Universitas Bosowa, kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemateri, diantaranya, Akademisi Unibos Miah Said, Awaluddin mewakili Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Setio Nugroho selaku Kepala Bidang Satatistik Sosial Badan Pusat Statistik Sosial (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan, dll.
Dalam kaitannya dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), kegiatan ini mengangkat tema Design Strategis dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang kompetitif dalam Era MEA. Sedangkan tujuan pembangunan menurut UNDP adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif.
IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibagi dalam tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, standar hidup layak. Setio Nugroho, MA mengungkapkan bahwa saat ini BPS telah memberlakukan metode baru dalam penghitungan IPM. “Hal ini tidak lepas dari perkembangan zaman yang merupakan keniscayaan,” ungkapnya. Menurutnya, IPM merupakan indokator yang bisa menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, melalui hal ini kemudian dapat dirumuskan regulasi yang harus dirumuskan atau hal apa yang bisa dilakukan untuk mengatasai masalah IPM hari ini.
Terkait dengan perkembangan kota Makassar, Drs. H Syahrir Ketua Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan yang hadir mewakili Walikota Makassar, mengungkapkan bahwa Makassar memiliki keunggulan komparatif. Hal ini dikarenakan posisi Makassar sebagai ibukota provinsi dan pusat ekonomi, jasa dan perhotelan yang ditopang dengan fasilitas pelabuhan laut, dan banda udara standar internasional, menempatkan kota Makassar sebagai Gerbang utama masuknya investasi.
Merujuk ke indikator IPM, Syahrir mengungkapkan bahwa indikator Kesehatan dan kependudukan, pendidikan dan ekonomi menjadi tolak ukur seberapa besar tingkat IPM kota Makassar. Di Makassar sendiri, beberapa langkah taktis yang dilakukan adalah melakukan upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dengan perluasan akses masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas, merata dan terjangkau, serta banyaknya layanan kesehatan gratis, dll.
Di era MEA ini, Awaluddin salah satu narasumber menyampaikan bahwa Indonesia memiliki satu masalah krusial. Yaitu, kepemilikan atas Hak Kekayaan Intelektual (Haki) yang masih kurang dari setiap produk yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia. Menurutnya, Haki bisa menjadi barometer kreativitas anak bangsa. “Hal ini muncul sebagai tantangan baru untuk kita. Produk-produk yang dipatenkan juga merupakan bentuk apresiasi besar terhadap kreativitas anak bangsa,” ungkapnya. (Humas Unibos)