Serangkaian audiensi penting digelar oleh BEM Fakultas Hukum Universitas Bosowa bersama berbagai instansi strategis negara pada 7, 10, dan 13 November 2025. Agenda ini menjadi langkah konkret BEM FH Unibos dalam memperkuat jejaring kelembagaan serta mematangkan persiapan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) yang berbasis pada keilmuan hukum dan kepemimpinan modern. Rangkaian audiensi ini sekaligus mencerminkan komitmen Unibos dalam mendukung mahasiswa hukum untuk terhubung langsung dengan para praktisi, penegak hukum, dan pemangku kebijakan kota maupun provinsi.
Delegasi BEM FH Unibos dipimpin oleh Ardy Bangsawan (Presiden BEM FH) bersama Menteri Dalam Negeri, Sekretaris Kabinet, Menteri Hukum dan HAM, serta Panitia Pelaksana LDK. Seluruh delegasi hadir dengan pembagian peran yang jelas, mulai dari penyampaian tujuan audiensi, penjelasan kerangka program, hingga pemaparan substansi hukum yang akan digunakan dalam kegiatan LDK. Pembagian peran ini dirancang agar dialog berlangsung sistematis, profesional, dan mencerminkan kualitas organisasi mahasiswa Fakultas Hukum Unibos.
Audiensi ini merupakan hasil inisiasi formal yang dimulai dari penetapan program kerja, penyusunan daftar instansi hukum yang relevan, pengajuan surat resmi, hingga penjadwalan pertemuan. Tiga instansi dipilih berdasarkan otoritas dan keahlian mereka: Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (7 November), Wali Kota Makassar (10 November), serta Kejaksaan Negeri Makassar dan Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel (13 November). Menurut Ardy, pemilihan ini didasarkan pada kebutuhan menghadirkan narasumber dengan kompetensi nyata di bidang hukum, sehingga materi LDK memiliki kedalaman akademik sekaligus relevansi terhadap praktik hukum di lapangan.
Dalam setiap audiensi, BEM FH Unibos memaparkan tema besar LDK, kebutuhan narasumber, dan relevansi materi hukum yang ingin dibawakan. Respons seluruh instansi sangat positif. Mereka menyambut baik langkah BEM FH Unibos dalam menghadirkan pendidikan kepemimpinan yang tidak hanya seremonial, tetapi juga berbasis ilmu hukum yang benar dan kontekstual. Instansi bahkan menyatakan kesiapan menjadi pemateri, membuka ruang koordinasi teknis, serta menyesuaikan jadwal dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
Melalui audiensi ini, BEM FH Unibos berharap terbangunnya hubungan kelembagaan jangka panjang antara Fakultas Hukum dan institusi penegak hukum. Upaya ini diharapkan memberikan manfaat besar bagi mahasiswa, antara lain akses pembinaan hukum, pemahaman praktis, jejaring profesional, dan peningkatan kualitas kegiatan LDK. Dengan langkah proaktif dan terukur ini, reputasi Unibos dan BEM FH Unibos semakin menguat sebagai institusi yang adaptif, visioner, dan serius dalam mempersiapkan generasi muda calon pemimpin di bidang hukum.